“Kejadian ini, sangat tidak sesuai dengan Visi Nawacita Presiden Jokowi perihal penciptaan lapangan kerja, pembukaan akses pendidikan seluas-luasnya untuk penuntasan kemiskinan,” ucapnya.
Rafik menambahkan, kasus pemukulan yang mengakibatkan korban di STIP adalah kesalahan kebijakan Menteri Perhubungan. Dimana moratorium kebijakan Menhub, sebagai solusi yang kurang cerdas.
“Banyak kasus pemukulan di lain sekolah kedinasan saat penerimaan taruna baru. Contoh di Akmil, Akpol, STPDN bahkan kampus di lingkungan menwa, sehingga kekerasan terus terjadi,” tandasnya.
Terakhir kata Rafik, hal ini juga akibat kelemahan Menteri Perhubungan tidak melibatkan alumni dalam mengambil keputusan. Kasus kekerasan taruna, hanya bisa diselesaikan oleh para alumni dengan turun tangan merubah tradisi (aturan yang tidak tertulis) yang sudah turun temurun berlaku.
“Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini semua para alumni sekolah kedinasan diundang dan dilibatkan terlibat dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Para senior dan alumni bisa memberikan arahan dan masukan yang positif agar tidak terjadi kekerasan yang berujung maut,” pungkas Rafik. (red)
Penulis: Syafrudin Budiman SIP
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
