Salah Satu Warga Noelelo Desak Kejaksaan TTU Periksa Kades, Laporan Sudah Masuk Tapi Belum Ada Tindakan

Noelelo, TTU – Salah satu warga Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menyuarakan kekecewaannya terhadap Kejaksaan Negeri TTU yang dinilai lamban dalam menangani laporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Noelelo, Odelia Bais.

Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, laporan terkait dugaan penyelewengan dana desa telah disampaikan masyarakat secara resmi ke Kejaksaan Negeri TTU beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, Kepala Desa Odelia Bais belum juga diperiksa oleh pihak Kejari, meskipun sudah beberapa kali dipanggil.

“Kami sebagai masyarakat merasa kecewa. Laporan sudah masuk ke Kejaksaan, tetapi sampai sekarang Ibu Kades belum diperiksa. Kami minta Kejari TTU segera ambil tindakan tegas,” ujar warga tersebut saat ditemui media pada Senin, 12 Agustus 2025.

Sebelumnya, pihak Kejari TTU telah mengeluarkan tiga surat pemanggilan terhadap Kepala Desa Noelelo, namun semuanya tidak diindahkan. Bahkan, Odelia Bais menyebut bahwa surat-surat tersebut palsu, dan menolak hadir dalam pemeriksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri TTU waktu itu, Robert Jimmy Lambila, melalui Kasi Intel waktu itu. Hendrik Tiip, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan segera turun langsung ke Desa Noelelo untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan klarifikasi atas laporan yang telah diterima.

“Kami sudah melakukan pemanggilan tiga kali, tetapi tidak diindahkan. Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke desa untuk melakukan pemeriksaan,” kata Hendrik Tiip dalam pernyataannya sebelumnya.

Warga berharap Kejari TTU tidak berhenti pada janji dan segera menunjukkan tindakan nyata. Menurut mereka, lambatnya penanganan kasus ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Kami butuh keadilan. Kalau memang ada penyelewengan, proses sesuai hukum. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegas warga tersebut.

Dugaan penyelewengan dana desa di Noelelo mencakup penggunaan DD dan ADD yang tidak transparan, serta tidak sesuainya laporan realisasi anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Kejaksaan sendiri telah memulai pengumpulan dokumen dan memeriksa bendahara desa, namun pemeriksaan terhadap Kepala Desa dianggap sebagai kunci utama dalam mengungkap kebenaran kasus ini.

Masyarakat kini menantikan realisasi janji Kejari TTU untuk segera turun ke lapangan dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.

Masyarakat kini menaruh harapan pada Bapak Kejari TTU yang baru untuk segera turun ke lapangan dan lakukan Pemeriksaan terhadap kepala desa sesuai dengan prosedur yang ada dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.