FAKTAHUKUMNTT.COM, TTU – Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) NTT telah mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan KPK RI, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung, dan Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta.
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Polda NTT terkait penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Alfred Baun, S.H., Ketua Araksi NTT menjelaskan bahwa surat tersebut meminta perhatian, evaluasi, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada empat lembaga negara terkait kasus tersebut.
Alfred Baun menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus ini oleh Kejati NTT dan Polda NTT.
Dalam surat tersebut, Araksi menyebutkan bahwa hasil audit BPKP RI menunjukkan jumlah kerugian negara akibat kasus RSP Boking mencapai Rp. 16,5 miliar.
Selama 4 tahun, Polda NTT telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 5 tersangka dalam kasus ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
