Warga Blokir Akses Bendungan Temef di TTS, Desak Penyelesaian Ganti Rugi Lahan

FK – Puluhan warga Kecamatan Polen dan Oenino menggelar aksi protes dengan menutup akses jalan menuju Bendungan Temef. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah yang belum menyelesaikan masalah ganti rugi lahan meskipun progres fisik bendungan sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Audiensi antara warga dan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Edison Sipa, berlangsung di aula Mutis Kantor Bupati pada Kamis. Warga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengingkari janji terkait kompensasi lahan.

Dari 245 bidang lahan yang dijanjikan akan diganti rugi pada tahap V, 174 di antaranya diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Akibatnya, warga hanya mendapatkan kompensasi atas tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut, sementara lahannya sendiri tidak diganti rugi.

“Masyarakat meminta pemerintah untuk membuktikan secara administrasi jika lahan tersebut memang kawasan hutan. Jika tidak bisa membuktikan, pemerintah wajib mengganti rugi lahan itu kepada masyarakat,” tegas salah satu perwakilan warga.

Warga juga menuntut agar pemerintah turun langsung ke Bendungan Temef untuk meninjau kembali batas tanah masyarakat dan kawasan hutan.

Terkait hal ini, Edison Sipa menyatakan bahwa proses ganti rugi lahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke Balai Wilayah Sungai untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami berkomitmen untuk turun ke Bendungan Temef pada Selasa, 21 Mei mendatang, bersama Forkopimda dan stakeholder terkait untuk melihat kembali batas-batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan. Kami juga meminta masyarakat untuk membuka kembali akses jalan agar pekerjaan tidak terganggu,” ujar Edison Sipa.

Aksi penutupan akses jalan oleh warga telah melumpuhkan seluruh aktivitas pekerjaan di Bendungan Temef. Proyek ini merupakan program prioritas pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Warga berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ganti rugi lahan ini demi kelancaran pembangunan Bendungan Temef dan kepastian hukum atas hak mereka. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga tuntutan dipenuhi.

Dengan adanya janji dari Penjabat Bupati TTS untuk membawa aspirasi warga ke tingkat pusat, warga berharap ada solusi yang adil dan cepat. Selasa mendatang akan menjadi momen penting dalam upaya penyelesaian sengketa lahan ini.