Dugaan Ketidaktransparanan Dana Desa, Kades Letmafo Timur Jadi Sorotan

Lomba olahraga: Rp25.000.000

Peralatan olahraga: Rp6.200.000

Pengadaan bibit jagung: Rp91.000.000

Kebun desa: Rp10.000.000 (dilaporkan tanpa kejelasan pemanfaatan)

Pelatihan pakan ternak, pencelupan benang, menjahit: masing-masing Rp10.000.000

Revitalisasi Bumdes: Rp5.000.000

Pengangkatan operator desa (Primus Karmianus Atanus) yang dinilai tidak prosedural

Pengelolaan PMT oleh adik kandung Kades, Yuliana Sau

Kades Beri Klarifikasi
Menanggapi tudingan tersebut, Maria Goreti Sau menyampaikan klarifikasi saat ditemui di Kantor Desa Letmafo Timur. Ia membantah telah melakukan penyalahgunaan anggaran dan menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan telah berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Untuk dana PMT, Kades menyatakan bahwa ada dana sebesar Rp33.000.000 yang masih dikuasai oleh pelaksana kegiatan dan telah dilaporkan ke inspektorat. Uang tersebut, menurutnya, sedang dicicil untuk dikembalikan, dan hingga saat ini tersisa Rp14.000.000.

“Semua kegiatan sudah sesuai RAB. Kami transparan, hanya saja LKPJ memang terlambat,” jelasnya.

Terkait proyek lapangan voli, ia mengakui bahwa pembangunan tersebut sempat tertunda karena tidak memiliki gambar teknis, yang kemudian dilengkapi. Ia juga menyebut bahwa sumur gali dan WC sehat telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meski belum dibuat laporan akhir.

Menanggapi isu pengangkatan operator desa dan pengelolaan PMT oleh kerabat dekatnya, Maria tidak memberikan penjelasan rinci.

Warga Desak Pengawasan dan Transparansi
Warga berharap aparat pengawas seperti inspektorat dan pihak kecamatan dapat lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Mereka menekankan bahwa ketidaktransparanan bisa berdampak pada kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran.

“Kami hanya ingin keterbukaan dan penggunaan dana yang jelas demi kemajuan desa,” pungkas salah satu tokoh masyarakat.

Polemik ini menandakan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar tujuan utama pembangunan berbasis masyarakat benar-benar tercapai. Warga berharap laporan pertanggungjawaban atau LKPJ segera disampaikan secara terbuka kepada publik.